- Pertumbuhan demokrasi di
Indonesia tak berjalan lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sebabnya, pertumbuhan demokrasi itu hanya menciptakan oligarki baru di
sejumlah daerah.
Hal ini dikemukakan Pengamat Politik sekaligus Direktur Reform
Institute, Yudi Latif saat berbicara di acara diskusi bertajuk urgensi
penguatan demokrasi Indonesia, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu
(27/1/2013).
Ia mencontohkan, saat ini banyak izin penguasaan tambang diberikan pemerintah daerah secara lebih bebas. "Banyak Kuasa Pertambangan (KP) dibuka menjadi sekitar 1000 KP, namun dampaknya hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja, dan ini terjadi di era demokratisasi," katanya.
Menurutnya, keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar justru dimanfaatkan sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri.
Ia mencontohkan, saat ini banyak izin penguasaan tambang diberikan pemerintah daerah secara lebih bebas. "Banyak Kuasa Pertambangan (KP) dibuka menjadi sekitar 1000 KP, namun dampaknya hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja, dan ini terjadi di era demokratisasi," katanya.
Menurutnya, keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar justru dimanfaatkan sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar