Presiden SBY Menjadi Pemain Arsenal

Presiden SBY "Diangkat" Menjadi Pemain Arsenal

rumah tangga kepresidenan RI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi PM David Cameron menerima kaus Arsenal bernomor punggung 1 dengan nama SBY dari dua petinggi The Gunners, di London, Kamis (1/11/2012).

TERKAIT

LONDON, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat kejutan istimewa dalam kunjungan kenegaraannya di London Inggris, Kamis (1/11/2012).
Selain menerima anugerah gelar ksatria dari Ratu Inggris Elizabeth II, Presiden SBY diangkat menjadi "pemain" Arsenal.
Ya, dalam kunjungannya selama tiga hari di London, SBY menyempatkan diri bertemu petinggi klub berjulukan gudang peluru itu.
Mulanya pada Kamis kemarin,Setelah Presiden SBY "di angkat" menjadi pemain arsenal kemudian beliyau menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang digelar di Downing Street 10, London.
Seusai pertemuan, Cameron memperkenalkan dua petinggi klub Arsenal kepada SBY. Kedua petinggi klub Arsenal itu adalah Ivan Gazidis dan Tom Fox.
Nah, dalam pertemuan tersebut, presiden SBY "di angkat" menjadi pemain arsenal dengan kostum Arsenal. Satu kostum bernomor punggung 1 dengan nama SBY, sementara kostum kedua bernomor punggung 13 bertuliskan Indonesia.
Dalam foto yang dirilis situs resmi rumah tangga kepresidenan, SBY tampak 'semringah' menerima kaus Arsenal bertuliskan namanya itu.
Selain memberikan dua kostum Arsenal, kedua petinggi The Gunners itu juga menyampaikan bahwa klub asuhan Arsene Wenger itu akan berkunjung ke Indonesia pada 2013 nanti.
Menurut Ivan Gazidis, Arsenal dipastikan akan menyambangi Jakarta pada tur pra-musim tahun depan. Ini akan menjadi kunjungan kedua bagi "The Gunners" ke Indonesia sejak kali pertama datang pada tahun 1983.
"Semua pihak di Arsenal sangat antusias kembali ke Asia, terutama ke Indonesia, setelah 30 tahun lalu kami sempat datang ke sana. Kami tahu banyak sekali fans fanatik Arsenal di Indonesia, dan kami siap mendekatkan klub ini dengan para fans loyal di sana, serta belajar kebudayaan Indonesia," ungkap Gazidis seperti dikutip dari situs resmi Arsenal.
 

Sumber :

Tribunnews

Kartu Sehat Jakarta

Jokowi Yakin Program Kartu Sehat Tepat Sasara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

BERITA TERKAIT

 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap meluncurkan program "Kartu Sehat Jokowi", pada Sabtu, 10 November 2012. Menurut Gubernur DKI, Joko Widodo, persiapan pelaksanaannya sudah mencapai 100 persen.

Besok, ia akan berkeliling ke enam kelurahan yang menjadi prioritas pembagian kartu sehat jokowi. Antara lain, kelurahan Pademangan, Tambora, Bukit Duri, Marunda, Tanah Tinggi, dan Manggarai.

"Besok jadi launching, kalau sudah saya bilang tanggal 10 ya tanggal 10. Sudah 100 persen persiapannya, besok tinggal pelaksanaan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 7 November 2012.

Mantan Wali Kota Solo itu memastikan program kerjanya ini tepat sasaran. Untuk tahap awal atau uji coba, Pemprov DKI memprioritaskan warga miskin di Ibukota. "Sudah kami cek di lapangan, ini kan baru launching pertama, baru pemberian pertama, untuk ujicoba," ujarnya.

Ia menjelaskan, yang membedakan "Kartu Sehat jokowi" dengan yang lainnya adalah dalam kartu itu nantinya ada record mengenai penyakit warga.

"Setelah itu, sampai 2013 perkiraan kami bisa sampai 4,5 juta orang. Yang diprioritaskan saat ini kan warga tidak mampu dulu, tapi nanti 2013 siapa pun yg mau punya kartu sehat silakan. Dengan catatan mau dirawat di kelas 3," ujar Jokowi. (eh)

Soekarno, Pahlawan atau Penghianat

INILAH.COM. Jakarta - Gelar Pahlawan Nasional sudah diberikan kepada Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Namun pemberian gelar itu tidak begitu saja memupus kontroversi tentang perjalanan sosok bersejarah bagi bangsa ini.
Upacara pemberian gelar itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 7 November 2012 di Istana Merdeka. Gelar yang sama juga diberikan kepada Mohammad Hatta - duet Soekarno ketika membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jln Pegangsaan Timur 56, Jakarta.
Jauh sebelum penganugerahan, masalah Soekarno dan berbagai perannya dalam sejarah perjuangan Kemerdekaan RI dan pasca-kemerdekaan, telah melahirkan berbagai debat dan kontroversi.
Adanya perdebatan dan kontroversi itu ikut menyebabkan kebingungan di masyarakat Indonesia. Terutama generasi muda yang baru lahir setelah kematian Soekarno pada 1970. Bagaimana sesungguhnya Proklamator itu diposisikan? Apakah Soekarno pahlawan atau pengkhianat?
Kebingungan generasi muda terjadi karena mereka hanya mengenal Soekarno dari referensi sejarah. Tanpa menyadari sejarah Indonesia yang mereka pelajari khususnya bab yang berkisah sekitar peran Soekarno, banyak yang dibelokkan. Soekarno yang diakui bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai pemimpin besar, tapi dalam literatur karya sejarawan Indonesia, ia justru dikerdilkan.
Pembelokan dan pengerdilan itu berakibat munculnya fakta yang tidak sesuai dengan logika. Salah satu kontroversi misalnya terkait dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No.33 tahun 1967.
Ketetapan MPR ini dipersoalkan keluarga Soekarno. Putri tertua Soekarno, Megawati Soekarnoputri misalnya seusai penganugerahan, kembali menegaskan keinginan keluarganya agar TAP MPR 1967 tersebut dicabut.
Karena Ketetapan MPR yang dibuat 45 tahun lalu tersebut, telah menempatkan Soekarno sebagai seorang pendiri bangsa, yang secara hukum bermasalah. Keluarga Soekarno menghendaki nama Proklamator itu direhabilitasi.
TAP ini merupakan produk pemerintahan Orde Baru, rezim pimpinan Jenderal Soeharto. Jenderal inilah yang mengambil alih hak kepresidenan dari tangan Soekarno di awal 1966. Pengambil-alihan kekuasaan itu menjadi legitimate, karena Soeharto berpegang pada apa yang ia namakan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Dokumen Supersemar kemudian diklaim Soeharto sebagai penugasan Presiden Soekarno kepadanya untuk menjalankan tugas sehari-sehari kepresidenan. Sementara semangat TAP 1967 itu sendiri memposisikan Presiden Soekarno dalam radar tudingan. Soekarno dituduh sebagai salah seorang tokoh nasional yang berada di balik usaha penggulingan kekuasaan yang sah. Pihak yang berusaha menggulingkan kekuasaan adalah oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Mengapa TAP MPR Nomor 33 tahun 1967 itu kontroversil dan bertentangan dengan logika? Sebab ketika pada 30 Sepember 1965, PKI mau mengambil kekuasaan di Indonesia, pejabat yang berkuasa saat itu adalah Soekarno sendiri.
Soekarno tidak sekadar Presiden untuk satu periode, tetapi sudah ditetapkan oleh MPR (Gotong Royong) sebagai Presiden seumur hidup. Dia juga menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang membawahi semua kekuatan: Darat, Laut, Udara dan Polisi.
Sehingga tidak masuk akal, kalau Soekarno yang sedang berkuasa dan sudah dijamin oleh UU selaku presiden seumur hidup lantas ikut terlibat dalam penggulingan kekuasaan (atas dirinya). Yang menilai tidak masuk akal termasuk pihak Barat, poros politik dunia yang nota bene dimusuhi Soekarno atau bermusuhan dengan Presiden RI tersebut.
Adalah Brian May, wartawan Barat (Amerika Serikat) yang menganalisa ataupun membongkar tentang tuduhan keterlibatan Soekarno tersebut sebagai pahlawan atau penghianat tak masuk akal. Brian yang pernah bertugas di Indonesia pada saat TAP itu dilahirkan, tidak sependapat dengan tudingan keterlibatan Soekarno. Ia menuliskan penilaiannya itu dalam bukunya berjudul "The Indonesian Tragedy".
Buku itu kemudian dilarang masuk ke Indonesia selama pemerintahan Soeharto (1966-1998). Kontroversi lain yang terkait dengan pencopotan kekuasaan Presiden Soekarno terletak pada Supersemar 1966.
Dokumen ini selama 32 tahun menjadi rujukan adanya transfer kekuasaan secara damai dari Orde Lama (Soekarno) ke Orde Baru (Soeharto). Tetapi nyatanya hingga Soeharto meninggal, dokumen Supersemar itu tidak pernah diperlihakan kepada publik.
Bahkan terakhir disebutkan, setelah semua pelaku sejarah dalam pembentukan Orde Baru satu persatu berpulang, dokumen yang dimaksud tidak pernah ada yang bisa memperlihatkannya. Arsip negara pun kabarnya tidak punya copy apalagi dokumen aslinya.
Ada tiga nama yang disebut-sebut sebagai saksi dalam dokumen Supersemar tersebut. Yakni Basuki Rachmat, Amirmachmud dan Andi M Jusuf. Ketiga jenderal Angkatan Darat itu di era Orde Baru menempati jabatan penting. Ketiganya lebih dulu berpulang, baru Soeharto.
Kontroversi lainnya soal peran Soekarno sebagai "Bapak Pancasila". Sebelum Orde Baru berkuasa, literatur sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah menyebutkan bahwa yang menemukan butir-butir Pancasila itu, Soekarno.
Buku sejarah atau Civic di awal 1960-an tadinya mengajarkan bahwa Proklamator RI itu untuk pertama kalinya menyampaikan pemikiran tentang Pancasila dalam pidato di depan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945.
Itu sebabnya selama bertahun-tahun tanggal di atas dijadikan sebagai hari kelahiran Pancasila. Di era Orde Baru hari lahir Pancasila "dipindahkan" ke tanggal 18 Agustus. Alasannya, Pancasila ditetapkan oleh Kabinet Pertama pemerintahan RI menjadi Dasar Negara pada 18 Agustus 1945.
Secara perlahan tetapi pasti, Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru dikuatkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, tapi tidak disebut atau diakui sebagai buah pemikiran Soekarno.
Kontroversi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah jejak kaki yang dilalui oleh Soekarno. Rumah di Jln Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat tempat dimana Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, pada awal tahun 1970-an, diruntuhkan oleh pemerintahan Orde Baru.
Sebagai gantinya, di tempat yang sama dibangun sebuah bangunan bertingkat yang terkesan megah, kemudian diberi nama Gedung Pola. Sekitar 10 tahun kemudian, di salah satu sudut bagian depan gedung itu akhirnya dibangun patung proklamator Soekarno-Hatta.
Tetapi usaha ini tetap melahirkan kontroversi. Antara lain karena penghancuran Rumah Proklamasi itu dinilai sebagai bagian dari skenario untuk mengecilkan peran Soekarno dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penetapan Presiden SBY tahun ini bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional sekalipun disambut sebagai satu hal yang positif, tetapi hal itu tidak menghapus dan menghilangkan kontroversi tentang Presiden pertama Republik Indonesia itu.
Sebab ada tudingan gelar Pahlawan atau penghianat Nasional itu lebih rendah tingkatannya dibanding dengan gelar Pahlawan Proklamator, gelar yang sudah dianugerahkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ada dugaan keputusan Presiden SBY untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tersebut, dilatar belakangi oleh perhitungan psikologis dan politik.
Usaha itu merupakan bagian dari agenda SBY, melakukan perdamaian atau rekonsialiasi dengan Megawati Soekarnoputri. Sebab sejak 2004, berbagai cara sudah ditempuh SBY agar keduanya bisa berdamai. Di antaranya lewat persahabatan dan kedekatan SBY dengan Taufiq Kiemas, Ketua MPR, suami Megawati. Namun semuanya gagal.
Dalam acara penganugerahan kemarin, usaha SBY itu kembali gagal. Sebab antara SBY dan Mega, tidak terjadi kontak yang mencerminkan adanya keinginan berdamai dari kedua pihak. Jabatan tangan mereka, dingin dan terkesan dipaksakan, karena tanpa tatapan. Peristiwa ini pun akhirnya termasuk salah satu kontroversi dari persoalan Soekarno.
Yah, boleh jadi Megawati atau keluarga Soekarno masih punya ganjelan kepada pemerintah termasuk pemerintahan SBY. Pasalnya usaha dan keinginan mencabut TAP MPR 33 tahun 1967 itu, tidak terlihat sama sekali. [mdr]

KPK Vs POLRI

Dari arus berita “penyerbuan” beberapa petugas Polisi (dari Polda Bengkulu) dan Provost Polri untuk menangkap Kompol Novel Baswedan (NB) mulai sedikit demi sedikit terkuak. Masyarakat sangat berterima kasih atas berita yang begitu cepat mengalir dari media TV maupun situs-2 berita yang ada,karena dengan demikian dapat dirangkai sebuah opini mendasar bahwa didalam tubuh Polri tersimpan banyak oknum perwira menengah dan perwira tinggi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu artinya institusi kpk vs Polri sudah mencoreng mukanya sendiri. Kenapa? Karena di masyarakat sekarang sudah berkembang opini sebagai berikut :
1. Penyidik POLRI yang berada di KPK sebenarnya bukan orang “bersih” juga,ada track record yang sengaja disembunyikan oleh institusi Polri sebagai “kartu truf” untuk membungkam mereka bilamana suatu ketika para penyidik tersebut mengusut kasus tertentu yang bisa melibatkan hampir keseluruhan petugas Polisi dari tingkat bawah sampai perwira tingginya (atau bahasa halusnya adalah “membahayakan” institusi Polri). Ini terbukti dengan kasus NB yang diceritakan terjadi pada tahun 1999 & kemudian diputus dalam sidang kode etik tahun 2004 tetapi ternyata tiba-2 akan ditangkap di menjelang akhir tahun 2012. Apalagi NB diberitakan adalah sebagai salah satu penyidik kasus Simulator SIM yang heboh tersebut dan memang sudah diincar sejak penggeledahan kantor Korlantas. Masyarakat menilai tindakan menangkap NB adalah tidak fair,sebab contoh ini bisa terjadi pada seorang Prabowo Subianto yang sudah diadili di sidang kode etik waktu itu dan kemudian dicopot dari TNI,dan nanti bilamana ybs menjadi Presiden RI kemudian ditangkap oleh institusi TNI karena “pernah” dinyatakan bersalah pada peristiwa Mei 1998.
2. Masyarakat menilai adanya pertarungan didalam tubuh Polri yang tidak bisa dikendalikan oleh Kapolri Timur Pradopo,sebab diberitakan Menkopolhukam Djoko Suyanto yang meminta Kapolri menarik polisi dan Provost Polri ternyata di respon oleh Kapolri bahwa tidak ada perintah “penyerbuan” para polisi dan Provost untuk menangkap NB. Terus siapa yang memerintahkan…? Ataukah Kapolri atau Menkolhukam yang sedang berbohong setelah melihat reaksi para tokoh masyarakat pengiat anti korupsi serta masyarakat luas yang membela institusi KPK….? Dengan kondisi ini,maka institusi Polri dinilai sudah sangat lemah dan bobrok,karena seperti sekumpulan preman yang suka bergerak sendiri-2 sesuai kepentingan masing-2 kelompok yang ada di tubuh organisasi tersebut. Polri sudah mencoreng mukanya sendiri…!
3. Opini masyarakat semakin menguat,bahwa kasus Simulator SIM tidak hanya dilakukan oleh beberapa oknum perwira Polisi saja,tetapi secara keseluruhan melibatkan petinggi-2 Polri yang bisa saja melibatkan Wakapolri dan Kapolri. Tuduhan masyarakat ini tidak main-2,sebab dengan sepak terjang institusi Polri yang terus menerus mengesankan menghambat penyidikan kasus ini,maka institusi Polri semakin tercoreng sebagai ladang koruptor . Hal ini berbeda bila Kapolri dan Wakapolri dalam tindakan dan ucapannya mau “menyerahkan” kasus ini ke KPK,bukan terkesan berbelit-belit dan defensif serta berputar-putar ke aturan hukum yang diyakininya. Mereka tidak peka terhadap perkembangan yang ada di masyarakat,kalau memang tidak bersalah tentu nantinya para perwira yang disidik bisa direhabilitasi ….Justru masyarakat bertanya,mengapa mereka begitu ngotot untuk hal ini,apakah itu berarti mereka juga sedang melindungi dirinya sendiri…?
Polri harus memahami,bahwa bila “hiruk pikuk” KPK vs Polri diteruskan sampai ke titik yang paling panas,maka dipastikan yang membela institusi KPK akan memenangi pertarungan ini,bahkan bisa terjadi kemungkinan Presiden SBY dianggap melindungi koruptor karena tidak melakukan apapun terhadap KPK vs Polri,atau bahkan bisa dituduh sebagai dalang kekisruhan ini. Akhirnya kasus hukum bisa berimbas kepada kasus politik yang lebih besar dengan biaya politik yang sangat besar.
Sebaiknya memang Polri tidak mencoreng mukanya sendiri,jadikan momen ini sebagai pembersihan para Polisi yang nakal,baik dari tingkat bawah sampai perwira tingginya. Sekali tepuk,bangsa dan negara Indonesia terselamatkan….!

Tawuran Pelajar

Puluhan Pelajar diamankan Polisi saat tertangkap tangan sedang menumpang kendaraan umum dengan membawa berbagai senjata tajam di jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta,(03/04). Tempo/Arnold Simanjuntak;20120403

Foto Terkait

Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Tawuran Lagi

Apa Penyebab Tawuran Pelajar?  

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Perlindungan Anak menilai tawuran pelajar merupakan ekspresi kekerasan pelajar. Ekspresi ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti lemahnya pengasuhan dan ketahanan keluarga, misalnya pendidikan yang tidak ramah anak, yang tak berorientasi pada pengetahuan. Juga karena lingkungan yang anarkistis dan mempertontonkan kekerasan.

"Seperti premanisme elite dan jalanan, sinetron, game online," Ketua Satgas Anak M. Ihsan dalam siaran persnya, Rabu, 26 September 2012.

Tawuran pelajar juga dapat dipicu oleh ketidakmampuan orang dewasa memahami dunia anak, energi yang tidak tersalurkan dengan baik, dan fasilitas yang terbatas. Kemudian tekanan sistem pendidikan yang membuat anak stres, pengaruh kelompok atau pergaulan, juga pendapat dan suara anak yang tidak didengarkan. "Serta kurangnya penghargaan terhadap anak dan pemanfaatan waktu luang," ujar Ihsan.

Untuk mengurangi ekspresi kekerasan ini, kata Ihsan, semestinya pemerintah dan masyarakat segera berbenah dengan melibatkan anak. "Libatkan anak dalam semua proses, bukan menggabungkan sekolah," kata dia.

Wacana penggabungan SMA 6 dan SMA 70 muncul setelah terjadinya tawuran yang mengakibatkan tewasnya pelajar SMA 6. Akibat tawuran itu, kedua sekolah tersebut untuk sementara diliburkan.

Tawuran antara SMA 6 dan SMA 70 terjadi pada Senin, 24 September 2012. Beberapa murid SMA 6 tiba-tiba diserang puluhan siswa SMA 70. Kelima murid yang diserang kocar-kacir di kawasan bundaran Bulungan. Ada dua guru SMA 6 yang melihat kejadian tersebut dan membubarkan mereka.

Tawuran pelajar berlangsung singkat, sekitar 15 menit. Namun, tawuran ini menyebabkan dua korban terluka dan satu korban terkena luka bacok di bagian dada. Dia adalah Alawi, siswa kelas X SMA 6, yang kemudian sempat dilarikan ke rumah sakit. Tapi nyawanya tak tertolong.