Keran Demokrasi Cetak Oligarki di Daerah

- Pertumbuhan demokrasi di Indonesia tak berjalan lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebabnya, pertumbuhan demokrasi itu hanya menciptakan oligarki baru di sejumlah daerah. Hal ini dikemukakan Pengamat Politik sekaligus Direktur Reform Institute, Yudi Latif saat berbicara di acara diskusi bertajuk urgensi penguatan demokrasi Indonesia, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/1/2013).
Ia mencontohkan, saat ini banyak izin penguasaan tambang diberikan pemerintah daerah secara lebih bebas. "Banyak Kuasa Pertambangan (KP) dibuka menjadi sekitar 1000 KP, namun dampaknya hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja, dan ini terjadi di era demokratisasi," katanya.
Menurutnya, keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar justru dimanfaatkan sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri.

Skandal Proyek Hambalang

Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu proyek Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.

— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek Hambalang pada termin pertama tahun 2010 mencapai Rp 10 miliar. Nilai kerugian negara ini merupakan hasil perhitungan yang dilakukan KPK.

"Diduga, sementara negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Selasa (23/10/2012).

Hasil perhitungan KPK ini akan disempurnakan dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini,  BPK masih melakukan audit investigasi proyek Hambalang yang salah satu hasilnya merupakan angka pasti nilai kerugian negara dari proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga tersebut.

Menurut Johan, nilai kerugian negara Rp 10 miliar itu baru terkait pelaksanaan proyek termin pertama. Berkaitan dengan termin pertama, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, sebagai tersangka. Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait pencairan anggaran termin pertama yang nilainya Rp 250 miliar.

Adapun proyek Hambalang dilaksanakan secara multiyears atau tahun jamak dalam tiga termin sejak 2010 hingga 2012. KPK kini membuka penyelidikan baru proyek Hambalang. Fokus penyelidikan tersebut di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa proyek, aliran dana, dan proses sertifikasi lahan Hambalang, Jawa Barat. KPK menganggap Deddy sebagai anak tangga pertama yang akan dijadikan pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain.

Terkait audit investigasi yang dilakukan BPK, anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai ada intervensi terhadap proses audit sehingga nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor menghilang dari hasil audit. Tidak ada nama Menpora dan korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut. Adapun perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Oknum DPR yang diduga Memeras BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku telah mengantongi sekitar 10 oknum DPR memeras BUMN (‘upeti’) ke perusahaan plat merah. Namun begitu, Dahlan baru akan membuka identitas mereka jika DPR meminta secara resmi.
‘’Saya punya list-nya, nggak sampai 15, sekitar 10 oranglah,’’ ujar Dahlan saat ditemui di kantor pusat PT Permodalan Nasional Madani (PMN) kemarin.
Setidaknya 10 oknum DPR "memeras" BUMN. Sayang, Dahlan menolak mengungkapkan nama-nama oknum anggota DPR yang bertindak seperti preman Senayan itu.

Sehari sebelumnya, Dahlan mengaku sudah menanyai satu-persatu Direksi BUMN, dan ternyata banyak yang pernah 'dipalak' oknum anggota DPR. Dia mengaku siap membuka nama-nama oknum anggota DPR itu kalau diminta resmi oleh DPR. ‘’Saya sebut inisial 10 oknum DPR "memeras" BUMN , meskipun mungkin jumlahnya banyak,’’ katanya sambil tersenyum.

Dia menilai, aksi oknum anggota DPR itu sudah tidak tahu malu karena tega meminta BUMN yang tidak memiliki uang. Lucunya, oknum anggota DPR itu bahkan memberi alternatif lain.
‘’Vendor (rekanan BUMN) saja yang bayar, nanti baru BUMN bayar ke vendor. Jadi oknum itu ngajari Direksi. Itu kan menunjukkan kalau dia ngebet banget dapet uang,’’ cetusnya.
Sementara itu, disaat hubungan BUMN dan DPR memanas, kemarin beredar pesan singkat (SMS) yang berisi inisial nama-nama anggota DPR yang pernah memeras BUMN. Namun Dahlan membantah jika informasi itu datang dari BUMN. ‘’Nggak mungkinlah BUMN yang menyebarkan itu. Nggak usah ditanggapi yang begitu,’’ tegas Dahlan singkat.

SMS gelap yang beredar tersebut menyebutkan 18 inisial anggota DPR yang dianggap melakukan pemerasan terhadap BUMN. Isi SMS tersebut adalah : ‘’Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN.’’
Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi langsung membantah keras SMS yang isinya menyebutkan inisial oknum anggota DPR tersebut.

‘’Humas (BUMN) tidak pernah menyebar inisial nama anggota dewan pemeras BUMN termauk fraksinya. Itu nggak benar, kita nggak pernah menyebarkan SMS,’’ katanya
SMS gelap ini bahkan telah sampai ke Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, yang langsung menelepon dirinya untuk meminta klarifikasi.
‘’Aria Bima menelepon saya mendapat SMS yang menyampaikan bahwa Humas BUMN mengeluarkan nama dan inisial itu. Kami (Humas BUMN) kaget dan shock. Kita nggak pernah mengeluarkan daftar seperti itu,’’ tukasnya
Humas BUMN, Rudi Rusli menilai SMS itu hanya untuk memperkeruh hubungan dengan DPR. Dia menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

‘’Itu SMS rumor atau SMS gelap. Masak nulisnya Humas BUMN, bukan Humas Kementerian BUMN. Nggak ngerti juga si pembuat SMS gelap itu nama instansi Kementerian BUMN,’’ jelasnya.
Terpisah, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR, mendukung penuh upaya Dahlan Iskan untuk mengungkap oknum DPR pemeras BUMN. Termasuk, tiga orang kader partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yang diduga terlibat.

Ketua F-PD, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan tidak akan melindungi kadernya jika benar-benar terlibat dalam pemerasan. ‘’Kami akan dukung Dahlan Iskan untuk mengungkapkan setuntas-tuntasnya masalah ini. Kalau memang ada oknum dari DPR, sebutkan dan jelaskan,’’ kata Nurhayati kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/10).
Dia menegaskan, sekarang ini sudah era keterbukaan. Karenanya, Nurhayati mendorong Dahlan Iskan sebutkan saja nama-nama oknum Anggota DPR itu. ‘’Kalau perlu lapor langsung ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),’’ tegasnya.
Dia menambahkan, Dahlan sebagai pembantu presiden tidak perlu berlarut-larut dalam masalah ini. Untuk itu ia berharap Dahlan bisa mengungkap masalah ini supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan di publik.

‘’Kasihan masyarakat sudah mendengar yang benar dan yang tidak. Ini sudah menjadi rahasia umum perlu diklarifikasi dengan jelas. Pemerasan (merupakan) tindak pidana harus dilaporkan kepada polisi. Dahlan Iskan harus segera mengungkapkan dan kami mendukung upaya penyehatan dan kebersihan BUMN,’’ ungkap dia.

Kasus Hambalang